Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung (Kejagung) pada akhir April lalu telah menetapkan lima orang tersangka baru dalam dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk. (TINS) Tahun 2015-2022. Perusahaan pelat merah itu pun angkat suara terhadap penetapan tersebut, sebagaimana diminta penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melalui keterbukaan informasi, Corporate Secretary Timah Abdullah Umar menyatakan tidak ada hubungan perusahaan dengan pihak perseorangan. Ia menyatakan hubungan TINS dengan PT Tin sebatas hubungan perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama.

Sementara itu ketiga tersangka yang berasal dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya sebatas hubungan kelembagaan karena TINS menjalankan kegiatan operasinya.

“Perseroan menghormati proses hukum yang berjalan di mana hal ini merupakan kewenangan Pihak Aparat Penegak Hukum,” kata Abdullah dalam keterbukaan informasi, Jumat (17/5/2024).

Dalam kesempatan yang sama, TINS juga menjelaskan alasan di balik kerugian pada 2019, di mana secara kondisi seharusnya perusahaan dapat mengalami peningkatan produksi pertambangan.

Abdullah memaparkan pada 2019, perusahnan membukukan volume produksi logam timah sebesar 76.389 metrik ton dengan volume penjualan sebesar 67.704 metrik ton. Seiring dengan kenaikan volume produksi itu, terjadi pula kenaikan beban produksi yang memengaruhi beban pokok pendapatan.

Pada saat yang bersamaan, harga logam timah dunia selama 2019, terutama di semester II, mengalami tekanan. Selama tahun 2019, harga rata-rata logam timah dunia yang tercatat di London Metal Exchange (LME) terkoreksi menjadi $18.569/MT). Secara kuartal, harga rata-rata logam timah dunia di kuartal IV 2019 turun 3% menjadi $16.697/MT dibandingkan $17.146/MT di kuartal III 2019.

Di samping itu, beban bunga TINS juga mengalami kenaikan selama tahun 2019 sebesar Rp782 miliar, naik 122% secara tahunan (yoy).

“Kenaikan beban produksi dan beban bunga di tengah pelemaha harag logam timah, terutama di Semester II 2019, mnyebabkan perseroa membukukan rugi bersih tahun 2019 sebesar Rp611 miliar,” terang Abdullah.

Bursa juga menanyakan upaya konkret TINS dalam mecegah terulangnya kasus korupsi di masa depan. Abdullah menjawab pihaknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan proses bisnis secara umumnya dan prinsip-prinsip Good Mining Practice (GMP) khusus dalam proses penambangan.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Stafsus Erick Ungkap di Balik Harga Saham TINS Naik Saat Kasus Korupsi


(mkh/mkh)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *